Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Fraksi PKS Tolak Pilkada 2024 Dipercepat, Ini Alasannya

SELASA, 24 OKTOBER 2023 | 17:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi PKS menolak pemilihan kepala daerah serentak 2024, dipercepat dari bulan November ke September.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Mardani Ali Sera usai menghadiri rapat tertutup pembahasan RUU Pilkada di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/10).

"Kami menolak," tegas Mardani.


Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan Komisi II bersama pemerintah telah menyepakati adanya Perppu untuk Pilkada serentak di bulan November dan tidak perlu adanya revisi.

Selain itu, ada kesan DPR RI terburu-buru membahas RUU Pilkada ini membahasnya di masa reses.

"Alasan kita karena kita sudah menentukan di November tanggal 27, kalau mau revisi ya jauh-jauh hari jangan sekarang, kalau sekarang sangat rushing, karena KPU perlu persiapan dan lain-lainnya seperti itu," demikian Mardani.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya