Berita

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/RMOL

Politik

Tak Ada Jalur Instan bagi Kader PDIP Raih Jabatan Politik, Said Abdullah: Kami Tak Sediakan Perangkonya

SENIN, 16 OKTOBER 2023 | 11:49 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan terkait penugasan jabatan politik. Semua kader menjalani proses dari bawah dan panjang, bahkan berliku.

"Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini," ucap Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/10).

Lanjut Said, proses dari bawah ini merupakan jalan untuk menggembleng setiap kader untuk mendapatkan pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang akan menjadi ilmu kehidupan untuk mematangkan setiap kader.


Said menegaskan, PDIP tidak mengenal penugasan instan dan kilat, karena keselamatan rakyat yang dipertaruhkan.

"Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan 'perangkonya'," tegas Said.

Menurut Said, PDIP merasa terhormat ada banyak kader yang berproses dan tumbuh besar di partai mereka. Karena makna kebesaran bagi PDIP adalah tumbuh bersama, menjalankan jiwa gotong royong, serta bahu membahu membesarkan partai, dan bukan membesarkan diri sendiri.

Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan, partai politik punya tanggung jawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Namun, fokusnya bukan sekadar pada aturan, apalagi utak-atik aturan.

Pasalnya, diperlukan kematangan dalam kepemimpinan karena ada tanggung jawab sekaligus risiko besar di pundak pemimpin nasional.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya