Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diingatkan untuk membangun Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengatakan, setelah tidak lagi menyandang sebagai ibu kota negara, Jakarta akan bertransformasi sebagai kota global, sehingga Kepulauan Seribu pun harus bisa menjadi objek wisata kelas dunia.
"Fraksi Demokrat meminta segera dilakukan program pembangunan di Kepulauan Seribu, seperti penyediaan sarana transportasi antar pulau. Dengan tidak adanya konektivitas antar pulau, mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan harga-harga di Kepulauan Seribu lebih mahal," kata Neneng dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10).
Selain itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbanyak penyediaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga pulau.
"Tak kalah penting juga, Pemprov DKI Jakarta harus membangun rumah sakit minimal Tipe C di Kepulauan Seribu dan menyediakan bahan bakar solar secara memadai bagi nelayan karena saat ini nelayan Kepulauan Seribu tidak bisa berlayar karena langkanya ketersediaan solar," kata Neneng.
Terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Neneng mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan program-program yang berkaitan dengan penguatan masyarakat Jakarta, khususnya suku Betawi agar mempunyai peran strategis dalam upaya menciptakan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tidak meninggalkan warisan leluhur-leluhurnya.
"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penting untuk melibatkan DPRD DKI Jakarta, para pakar, akademisi, aktivis sosial kemasyarakatan, dan stakeholder terkait yang relevan dalam pembahasan UU Daerah Khusus Jakarta," kata Neneng.
Neneng menambahkan, Pemprov DKI Jakarta harus segera melakukan berbagai persiapan terutama sosialisasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini menjadi penting guna mengantisipasi ketidakpastian situasi atau bahkan ketidaktahuan masyarakat dampak dari dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota.
"Selain itu, dengan perubahan status Provinsi DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta maka diperlukan pencetakan e-KTP baru bagi seluruh warga Jakarta. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi secara intesif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan," demikian Neneng.
