Berita

Muhammad Hatta/RMOL

Hukum

Ditanya Dugaan Firli Memeras SYL, Direktur Alsintan Kementan: Nggak, nggak

SENIN, 09 OKTOBER 2023 | 21:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan, Muhammad Hatta, tidak menjawab secara jelas saat ditanya wartawan terkait dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri, terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Jawaban tak jelas itu disampaikan Hatta, usai diperiksa 7,5 jam sebagai saksi dugaan korupsi dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementan. Dia menjalani pemeriksaan sejak 10.03 hingga 17.34 WIB, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Awalnya Hatta enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait materi pemeriksaan. Dia meminta wartawan tanya langsung ke pengacaranya.


"Nanti PH (penasihat hukum) yang menjelaskan, materinya nanti biar PH saya yang jawab," kata Hatta kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Senin sore (9/10).

Saat ditanya terkait dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri, terhadap Syahrul Yasin Limpo, Hatta tidak memberikan jawaban yang jelas.

"Nggak, nggak," katanya, tanpa menjelaskan apa maksud dari "Nggak" yang disebutkannya.

Pada pemeriksaan hari ini, Hatta diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Hatta, KPK juga sudah menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan.

Syahrul Yasin Limpo juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski begitu KPK belum resmi mengumumkan status tersangka ketiga orang itu.

KPK pun sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yakni di rumah dinas Mentan, kantor Kementan, rumah tersangka Muhammad Hatta, rumah staf khusus Mentan, dan rumah pribadi Syahrul Yasin Limpo di Makassar.

Dari tempat yang digeledah itu, KPK menemukan dan mengamankan uang Rp30 miliar, uang Rp400 juta, 12 pucuk senjata api, satu unit mobil Audi A6, berbagai dokumen, dan alat elektronik yang berkaitan dengan perkara.

Untuk memperlancar proses penyidikan, KPK melakukan pencegahan terhadap sembilan orang agar tidak bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan, hingga April 2024.

Kesembilan orang yang dicegah adalah Syahrul Yasin Limpo, Ayun Sri Harahap (dokter yang juga istri SYL), Indira Chunda Thita (anggota DPR RI, putri SYL), Andi Tenri Bilang Radisyah Melati (mahasiswa, cucu SYL).

Selanjutnya, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta, Zulkifli (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan), Tommy Nugraha (Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan), dan Sukim Supandi (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya