Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Untuk meningkatkan akselerasi dalam rangka mewujudkan Jakarta Kota Global, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta melakukan konsolidasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Hal ini disampaikan Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing dalam acara diskusi terbatas yang dikutip Selasa (19/9).
Menurutnya, misi Heru soal Kota Global seharusnya diikuti dan diimplementasikan oleh seluruh instrumen organisasi Pemprov DKI.
"Sehingga gagasan besar ini akan bisa digelindingkan jika semua ornamen organisasi Pemprov baik itu SKPD, BUMD dan yang lainnya. Maka konsolidasi birokrasi perlu dilakukan agar semua bisa sejalan dengan misi gubernur tentang Kota Global atau Global City," kata Jim.
Konsolidasi birokrasi, kata Jim, adalah langkah pertama untuk menyeragamkan pikiran dan menguatkan strategi di bawah komando gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov DKI.
Jim menegaskan, Heru tidak boleh gentar melawan kepentingan politik yang tidak sejalan dengan cita-cita Jakarta menuju Kota Global.
"Kami melihat yang kerja keras mendorong Kota Global ini hanya gubernur. Kinerja strategis dan taktis belum terlihat dari anak buah gubernur. Gubernur harus tegas kepada SDM yang masih bermain petak umpet sehingga menghambat perjalanan Jakarta menuju Kota Global," kata Jim.
Lebih lanjut Jim Lomen menyampaikan, konsolidasi birokrasi bisa dimulai dengan menempatkan SDM terbaik pada jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih banyak diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kemudian, lanjutnya, struktur organisasi BUMD pun harus ditempati oleh orang yang pakar di bidangnya.
"Utamanya juga adalah integritas. Mereka mesti punya sikap berdiri kokoh di atas cita-cita Jakarta Kota Global. Kemudian loyalitas. Mereka wajib tegak lurus ke pimpinan dan tidak bermain peran ganda," kata Jim.
Jim menjelaskan, setidaknya ada beberapa klaster yang mesti dipetakan dalam rangka menuju Kota Global. Klaster pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, budaya, pangan, tata ruang dan lingkungan.
Jim juga menyarankan agar Heru kembali mengaktifkan kursi Deputi Gubernur untuk mempercepat tercapainya cita-cita.
"Pj gubernur sebagaimana kita tahu memang tidak memiliki wakil. Sehingga, perlu diaktifkan kembali jabatan Deputi Gubernur yang masih kosong. Setidaknya ada 3 deputi yang kosong, akan lebih akseleratif jika Pak Heru mendorong tiga asisten Sekda untuk menduduki kursi Deputi Gubernur itu," pungkas Jim.
