Berita

Mahasiswa melakukan longmarch dari alun-alun menuju DPRD Blora disertai orasi dan diakhiri dengan penandatanganan petisi/RMOLJateng

Nusantara

Sepakat dengan PMII, KPU dan Bawaslu Blora Tolak Penyebaran Hoax dan Kebencian pada Pemilu 2024

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023 | 01:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah aksi damai dengan melakukan long march dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blora dari alun-alun menuju depan gedung DPRD, Sabtu (9/9). Aksi yang diiringi seni barongan dan dikawal ketat petugas Polres Blora ini merupakan upaya untuk mendorong pemilu berlangsung dengan aman dan damai.

Sepanjang perjalanan mereka mengibarkan bendera dan membawa poster dengan aneka tulisan serta melakukan orasi. Suasana cukup tertib dan terkendali. Mereka kemudian mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menandatangani petisi puluhan mahasiswa tersebut.

Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Blora, M. Nurkolis Majid menjelaskan, aksi tersebut sebagai upaya menjaga dan memastikan kondusifitas Pemilihan Umum 2024. Dalam orasi mereka menyebutkan lima poin penting kepada publik.


“Jadi kami bergerak, dalam upaya ikut serta menjaga dan memastikan kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024,” kata Nurkolis, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (9/9).

Pertama, berkomitmen mendukung pihak penyelenggara guna mewujudkan Pemilu kondusif, aman, tertib, damai dan berintegritas. Kedua, berkomitmen mendukung terciptanya Pemilu yang bebas dari hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, money politic, dan kecurangan lainnya.

Ketiga, mengimbau kepada generasi milenial agar tidak apatis pada Pemilu 2024 dan diharapkan untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Keempat, menolak segala bentuk penyebaran berita dan informasi hoax serta kebencian yang berpotensi menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Kelima, ikut serta memastikan terhadap hasil Pemilu 2024 mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas, baik di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden mendatang, yang bisa menumbuhkan ide dan gagasan serta visi-misi yang berdampak terhadap pembangunan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan melalui pengeras suara oleh Fazan Afif di depan gedung DPRD Blora dan mendapat apresiasi dari KPU serta Bawaslu Blora.

“Kami sangat mendukung apa yang disampaikan adik-adik dari PMII, sepakat menolak segala bentuk penyebaran berita dan informasi hoax serta kebencian dalam Pemilu 2024,” kata Heni Rina Minarti dari KPU Blora.

Sementara itu. Komisioner Bawaslu Blora, Alwi mengatakan, mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Peranan mahasiswa di sini sangat dibutuhkan dalam memberikan perspektif politik yang positif kepada masyarakat, mencegah pelanggaran, mengawasi proses pemilu, dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tegasnya.

Menurut Alwi, pihaknya merasa perlu menyiapkan kader-kader pengawas partisipatif untuk mengawal dan menjaga marwah demokrasi sesuai dengan mandat undang-undang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya