Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Politik

Kawal Pemilu Jurdil, KPK: Jangan Salah Pilih Pemimpin

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 20:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah masa jabatan pimpinan diperpanjang satu tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mengawal Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak agar berjalan jujur dan adil.

KPK meminta masyarakat memilih pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Rabu (23/8), kepada wartawan, di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, saat ditanya program prioritas KPK selama satu tahun ke depan.


"Kalau kita cermati 2024, ini tahun politik, di sana ada Pemilu presiden, legislatif, dan seluruh kepala daerah. Tentu prioritas kita arahkan ke sana, bagaimana penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan jujur dan adil," kata Alex.

Dalam proses demokrasi itu, kata Alex, pihaknya mendorong para calon presiden (Capres), calon kepala daerah dan calon legislatif (Caleg) agar menghindari money politics.

"Kampanye program Pemilu bersih berintegritas kan sudah kami lakukan. Kalau teman-teman lihat di Gedung ACLC, itu ada banner yang menutupi hampir separuh gedung 'Hajar Serangan Fajar', itu tujuan kita mengajak masyarakat agar jangan sampai salah pilih pimpinan," kata Alex lagi.

Karena, menurut Alex, jika salah pilih pemimpin, dampaknya akan ditanggung masyarakat selama 5 tahun ke depan.

"Kita berharap mendapat pimpinan dan wakil rakyat yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan para wakil rakyat. Kita berharap masyarakat yang sejahtera, bukan kesejahteraan sekelompok orang," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya