Berita

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta/Net

Politik

Kepercayaan Publik Runtuh jika KPU Ngotot Batasi Akses Silon

KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tertutupnya akses sistem informasi pencalonan (Silon) akan memengaruhi persepsi positif Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mata publik.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengatakan, pembatasan akses Silon akan merugikan citra KPU RI.

"Kami berharap agar KPU menjaga kepercayaan publik karena itu sangat sakral untuk penyelenggaraan Pemilu," ujar Kaka kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/8).


Di sisi lain, Kaka menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sebab dari sisi pemantau Pemilu, kinerja KPU dalam tahapan pencalonan anggota legislatif tidak bisa dinilai, karena Silon sebagai instrumen verifikasi data persyaratan bakal calon anggota legislatif tak bisa diakses.

"Apakah KPU dengan kinerja dan semua tanggung jawabnya itu sudah memenuhi syarat UU atau belum?" katanya.

"Jadi pada saat kita mempermasalahkan ini (akses Silon) tujuannya dalam rangka meyakinkan publik bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai undang-undang," tutup Kaka.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya