MK Gelar Bimtek Hukum Perselisihan Pemilu bagi Pengurus PPP

Mahkamah Konstitusi memberikan bimbingan teknis (Bimtek) hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kegiatan ini digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, kegiatan bimtek kali ini diikuti oleh kader yang ada di bidang hukum dan advokasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia.

“Kader PPP banyak sekali mendapat ilmu, tentang pencerahan dalam menghadapi pemilu agar bisa diselesaikan dengan baik," ujar Mardiono dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Mardiono yang juga Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini, mengajak para kader untuk menjadikan bekal dari MK sebagai pedoman agar pemilu dapat berjalan damai.

Dia juga berharap agar kader yang ada di bidang hukum dan advokasi PPP dapat terus berkolaborasi dengan MK, agar jika ada persengketaan dapat ditangani dengan baik.

“Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,” katanya.

Adapun total peserta dalam bimtek ini sebanyak 160 orang dan akan digelar selama empat hari, mulai Senin (7/8) hingga Kamis (10/8).