Berita

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam acara Diskusi Media dan Media Gathering, di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/8)/Ist

Politik

Bawaslu Siapkan 5 IKP Tematik, Ada Soal Netralitas ASN hingga Kampanye

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022 akan didetailkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pembuatan IKP Tematik.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyampaikan hal tersebut dalam acara Diskusi Media dan Media Gathering, di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/8).

"Yang kita ingat dari IKP 2022 itu adalah memberikan kita PR besar berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilu. Itu menjadi salah satu yang di-highlight. Disusul dengan netralitas ASN, disusul dengan medsos," ujar dia.


Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menjelaskan, IKP dibuat untuk mitigasi risiko kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan pemilu.

"Ternyata setelah proses ini berjalan (pembuatan IKP 2022), Bawaslu melihat ada kebutuhan untuk merumuskan IKP tematik," katanya.

Karena itu, Lolly memastikan IKP Tematik yang akan disusun untuk menjawab beberapa hal yang belum mampu ter-cover secara detail dalam IKP besar di 2022.

"Karena itu dalam waktu dekat sebelum penetapan calon, sebelum proses kampanye dimulai, Bawaslu akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu tematik, ada lima," demikian mantan Anggota Bawaslu Jawa Barat itu. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya