Demokrat Bantah Keterlibatan Ketua DPD Sumut di Kasus Jalur Kereta Api

Berita mengenai pemanggilan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi jalur kereta api, dinilai telah merugikan Partai Demokrat.

Pasalnya, dalam pemberitaan yang berkembang turut disebutkan bahwa nama Lokot Nasution yang ikut dipanggil KPK.

“Karena ada nama Lokot Nasution. Perlu kami tegaskan bahwa nama tersebut bukanlah Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara,” tegas pengurus DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (30/7).

Menurutnya, Lokot Nasution saat ini sedang berada di Manila, Filipina. Dia tengah membawa Tim Lavani mewakili Indonesia dalam kejuaraan Bola Voli Putra, Putaran II SEA V League For Men Cup 2023.

“Kami berharap media, sebelum membuat berita melakukan cover both side, agar tidak melanggar kode etik jurnalistik dan tidak terkesan membunuh karakter pribadi atau institusi tertentu,” harapnya.

Sejumlah pemberitaan beredar menyebutkan bahwa KPK telah memanggil 4 anggota DPR sebagai saksi korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022, pada Jumat (28/7).

Mereka adalah Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dan anggota DPR Ri lain, yaitu Ridwan Bae, Hamka B Kady MS, dan Andi Iwan Darmawan.

Selain keempat anggota DPR RI itu, disebut juga nama Lokot Nasution ikut dipanggil. Namun keanehan muncul lantaran predikat Lokot Nasution disebut sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Di satu sisi, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada anggota dewan yang bernama Lokot Nasution.

"Sepengetahuan saya nama Lokot Nasution tidak ada," ucap Humas DPRD Sumut, Muhammad Sofyan, Sabtu (29/7).