Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

KPU Rencanakan Pakai KK Sebagai Alat Verifikasi Pemilih Belum Punya e-KTP

RABU, 26 JULI 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Verifikasi pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024, akan dilakukan dengan menggunakan kartu keluarga (KK).

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, saat ditemui usai acara Pelantikan Anggota KPU pada 25 Kabupaten/Kota, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

"Pada hari H (pencoblosan), ketika yang bersangkutan (pemilih sudah berumur) 17 tahun ya sudah siap KTP-nya. Kalau belum menggunakan kartu keluarga," ujar dia.


Hasyim mengatakan, KPU telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), mendorong penerbitan e-KTP bagi pemilih yang baru berumur 17 tahun setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bisa rampung.

Pasalnya, dia membenarkan data 4 juta data pemilih belum punya e-KTP yang ditemui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Padahal, berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu, pemilih adalah warga yang memiliki e-KTP.

"Bisa jadi yang belum punya KTP yang satu (atau) dua hari menjelang pemungutan suara, atau pada hari h pemungutan suara," tuturnya.

"Tapi kami sudah kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri untuk ada percepatan-percepatan (penerbitan e-KTP bagi pemilih yang baru berumur 17 tahun)," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya