Mangkir dari Panggilan KPK, Dirut Pertagas Niaga Jugi Prajogio Minta Jadwal Ulang

Direktur Utama (Dirut) Pertagas Niaga, Jugi Prajogio tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2014.

Jugi Prajogio sedianya diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin kemarin (24/7).

"Saksi tidak hadir, dan konfirmasi untuk penjadwalan ulang," ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa siang (25/7).

Untuk itu, KPK berharap saksi Jugi kooperatif hadir pada penjadwalan pemeriksaan berikutnya. Mengingat, keterangan Jugi sebagai saksi sangat penting untuk menyelesaikan berkas penyidikan perkara yang tersangkanya belum diumumkan ini.

Dalam perkara ini, KPK telah melakukan pencegahan untuk kedua kalinya terhadap empat orang agar tidak bepergian ke luar negeri sejak Desember 2022 hingga Juni 2023. KPK sudah tidak lagi mencegah empat orang tersebut karena batas pencegahan hanya bisa dilakukan dua kali per enam bulan.

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, empat orang yang sebelumnya dicegah itu, adalah Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina tahun 2009-2014 yang merupakan tersangka dalam perkara ini. Kemudian tiga orang lainnya yang merupakan saksi penting, yaitu Dimas Mohamad Aulia, Yenni Andayani, dan Hari Karyuliarto

KPK telah mengumumkan penyidikan perkara ini pada 23 Juni 2022. Namun demikian, pengumuman identitas tersangka, hingga kronologi dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan akan disampaikan KPK ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Kasus ini sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Akan tetapi, KPK dan Kejagung sepakat bahwa kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina tersebut ditangani oleh KPK. Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ini diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2 triliun.