Berita

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman/Net

Politik

Bantah Terima 11 M dari Ganjar, Ketua Gempadewa: Sepeser pun Saya Belum Terima Uang Pembebasan Wadas

MINGGU, 23 JULI 2023 | 13:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dianggap telah menyebarkan pernyataan bohong soal pemberian uang Rp11 miliar kepada ketua kelompok penolak pembangunan Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh akun Twitter @Wadas_Melawan yang mengunggah sebuah video berdurasi 59 detik dan beberapa utas kicauan. Video tersebut merekam pernyataan seseorang bernama Mbah Sudiman, yang disebut sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

"Dalam beberapa hari terakhir, jagat netizen dihebohkan dengan statement Ganjar bahwa ketua kelompok penolak tambang, yaitu Gempadewa telah menerima uang Rp11 M. Statement itu tentu saja mencederai komitmen, konsistensi warga Wadas (Gempadewa)" kata akun Twitter @Wadas_Melawan, Minggu pagi (23/7).


Menurut akun ini, pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar soal ketua kelompok penolak tambang telah menerima Rp11 miliar telah menciderai komitmen dan konsistensi warga Wadas yang tergabung dalam Gempadewa. Terlebih, kelompok ini masih konsisten menolak tambang.

"Tak sepeserpun Ketua Gempadewa menerima uang sebagai tanda diserahkannya tanah untuk ditambang. Jelas bahwa ini adalah pencemaran nama baik Gempadewa, khususnya Ketua Gempadewa yang dijabat oleh Bapak Sudiman," kata akun tersebut.

Menurut akun ini juga, siapapun yang menerima uang dari tim pembebasan tanah Wadas atau Ganjar Cs, maka bukan anggota, apalagi Ketua Gempadewa. Karena, memberi dan menerima uang pembebasan tanah untuk kepentingan tambang sama dengan tak peduli kelestarian alam Desa Wadas.

"Statement bohong dari Ganjar adalah bukti penghalalan segala cara untuk melegitimasi penambangan di Wadas. Belum jadi presiden saja sudah menebarkan statement bohong alias hoax gimana kelak kalau jadi presiden?!!" pungkas akun Wadas Melawan.

Sementara dalam video yang diunggah akun Wadas Melawan, Mbah Sudiman yang disebut sebagai Ketua Gempadewa mengatakan, sejak ada pembebasan lahan, dirinya belum pernah menerima uang sebesar Rp11 miliar sebagaimana yang disebutkan Ganjar.

“Yang menerima Rp11 miliar itu bukan Ketua Gempadewa, itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan Ketua Gempadewa. Kalau Ketua Gempadewa kan saya. Saya kan namanya Sudiman, bukan Insin Sutrisno. Jadi yang jadi ketua Gempadewa sekarang itu kan saya sendiri, jadi saya masih menolak sampai sekarang," kata Mbah Sudiman dalam video tersebut seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Namun demikian, Sudiman tidak merinci secara detail siapa sosok yang disebut sebagai Insin Sutrisno tersebut.

"Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN-nya gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya