Aktivis Dukung Kolaborasi Kejagung-BUMN Sikat Korupsi Dapen Pelat Merah

Kolaborasi Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya memberantas kasus dugaan korupsi dana pensiun (dapen) di perusahaan negara menuai apresiasi.

Terbaru, Menteri BUMN, Erick Thohir akan menyerahkan dokumen dana pensiun BUMN bermasalah ke Kejagung akhir Juli 2023.

"Kolaborasi ini dari niatnya kita apresiasi. Artinya, ada niat dari Erick Thohir (Menteri BUMN) untuk bersih-bersih," tegas aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba kepada wartawan, Kamis (20/7).

Janji Kementerian BUMN untuk menyerahkan data dugaan penyimpangan dapen diharapkan benar-benar dilakukan secara transparan dan utuh. Jangan sampai dokumen tersebut dihilangkan sebelum diserahkan.

Pengamatan JCW, ada tiga hal yang memengaruhi kasus korupsi di BUMN, yakni lemahnya pengawasan, adanya kesempatan, dan hukuman yang tidak memberikan efek jera.

"Kalaupun dihukum, hanya sampai sanksi administrasi, tidak sampai ke (pengadilan) Tipikor. Hanya orang-orang di lapangan saja (disidang di Tipikor), bukan pelaku utama," kritiknya.

Sementara itu, Baharuddin menilai kinerja Kejagung memperlihatkan tren positif. Hal ini diperlihatkan dengan adanya aksi bersih-bersih oknum jaksa nakal.

"Kejaksaan sudah mengarah pada perbaikan," tutupnya.