Cak Imin: Pemerintah Harus Jamin Hak 4 Juta Pemilih Tanpa e-KTP

Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal 4 juta data pemilih tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), turut disoroti Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Sosok yang kerap disapa Cak Imin itu menyatakan, jumlah 4 juta pemilih bukan sedikit, sehingga pemerintah mesti menindaklanjuti temuan Bawaslu tersebut.

“Empat juta DPT tanpa e-KTP ini bukan data sedikit, jadi betul-betul cermat diatasi agar kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi di Pemilu,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7).

Dia menjelaskan, hak memilih 4 juta pemilih tanpa e-KTP perlu dipastikan oleh kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu.

“Mumpung masih ada waktu, saya kira semua stakeholder terkait seperti KPU dan juga Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu,” harapnya.

Lebih dari itu, Ketua Umum PKB itu meminta KPU memperhatikan data kependudukan yang senantiasa dinamis, karena ada masyarakat yang tidak lagi memiliki hak pilih sehingga harus dihapus. Namun di sisi lain, ada juga masyarakat yang baru terkategorisasi sebagai pemilih, sehingga harus ada tambahan jumlah pemilih dalam DPT.

Menurut Cak Imin, hal ini penting untuk keberlangsungan Pemilu. Lantaran dengan semakin banyak partisipasi masyarakat, maka kualitas Pemilu akan semakin bagus, yang sesuai dengan demokrasi.

“Jadi saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita,” demikian Cak Imin menambahkan.