Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Demi Redam Anies, Blusukan Ganjar di Jakarta Abaikan Etika

SELASA, 27 JUNI 2023 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada etika pejabat publik yang diabaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Warakas, Jakarta Timur baru-baru ini.

Meski berstatus sebagai kepala daerah, namun sikap tersebut tidak elok lantaran Ganjar mencampuri urusan pemerintahan wilayah lain.

“Sikap Ganjar yang menghubungi Pj Gubernur DKI terkait keluhan warga di DKI Jakarta jelas menunjukkan tidak miliki etika pejabat publik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/6).


Alih-alih menjaga etika, manuver bakal capres PDIP itu tidak lain ingin mengambil ceruk suara warga Jakarta yang mayoritas adalah pemilih bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

“Upaya Ganjar ini bisa saja untuk meredam suara Anies, sekaligus mencari peruntungan ceruk untuk dirinya,” lanjutnya.

Terlepas dari etika politik, Dedi memaknai manuver Ganjar yang mencampuri pemerintahan wilayah lain itu tidak lepas dari hubungannya dengan Heru Budi.

“Pj Gubernur adalah kelompoknya sendiri, Ganjar merasa mendapat restu tidak saja dari Heru, juga dari presiden. Meskipun, banyak alasan bagi presiden menegur Ganjar karena bersikap tidak pantas,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya