Soal Pembocoran Dokumen, KPK: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menyatakan siapapun pelaku pembocoran dokumen harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, KPK mendukung langkah yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi sikap Polda Metro Jaya yang menaikkan ke status penyidikan atas laporan dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

"Tentu KPK menghargai proses-proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/6).

Ali menjelaskan, beberapa pegawai KPK juga sudah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu.

"Sehingga KPK juga mendukung proses itu. Karena tentu kebocoran-kebocoran dalam proses penegakan hukum, siapapun pelakunya itu kan memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Ali.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan pendahuluan, Dewas memutuskan bahwa laporan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya tidak dapat dilanjutkan ke sidang etik.

Disampaikan Tumpak, dari fakta-fakta yang diperoleh, bahwa video yang beredar pada akun Twitter Rakyat Jelata adalah benar merupakan rekaman penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada 27 Maret 2023 di kantor Kementerian ESDM.

Selain itu kata Tumpak, pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Plh Dirjen Minerba, Muhammad Idris Froyoto Sihite dengan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Bahkan, Dewas KPK juga tidak menemukan adanya komunikasi Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang memerintahkan Idris Sihite untuk menghubungi Firli.