Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Proporsional Tertutup, Ray Rangkuti: Partai Tetap Bisa Untung, Tapi Rakyat Jelas Rugi

SELASA, 13 JUNI 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan sistem pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan proporsional tertutup. Sementara dampak sistem ini tidak terlalu signifikan ke partai.

Begitu kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam merespon sistem pemilu yang akan diputuskan di Mahkamah Konstitusi pada Kamis lusa (15/6).

"Konteksnya bukan partai, semua parpol bisa diuntungkan. Tapi yang jelas dirugikan publik. Kalau tertutup, konsolidasi oligarki ke partai makin kuat karena tidak ada kontrol,“ kata Ray kepada wartawan, Selasa (13/6).


Ray Rangkuti mengurai bahwa salah satu kontrol dalam pemilu adalah para caleg. Tanpa keterlibatan caleg oligarki bisa lebih mudah masuk ke partai.

Oligarki, sambungnya, tidak perlu mengendorse langsung ke caleg yang diinginkan. Sementara partai sebagai penentu pileg bisa langsung bernegosiasi dengan oligarki tentang siapa caleg yang disepakati.

“Di situ kartel muncul. Jadi kalau ada yang bilang proporsional terbuka berbiaya besar, nah berapa biaya yang dikeluarkan kalau tertutup? Uang gede nggak keliatan gitu loh karena di bawah meja semua, nomor satu 10 miliar, nomor dua 7 miliar? Semua di bawah kursi,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya