Berita

Presiden Joko Widodo saat di kantor PDIP/Net

Politik

Tekanan PDIP Diduga Jadi Alasan Jokowi Panggil Prabowo soal Proposal Damai Ukraina

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 08:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tekanan dari PDI Perjuangan disinyalir jadi alasan Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut berinisiatif mengajukan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza menilai, PDIP sebagai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 menunjukkan sikap kritis kepada pemerintah, karena tidak mau terdampak secara elektoral.

"Tentu saja ini adalah tekanan yang dilakukan oleh PDIP. PDIP khawatir kegagalan Prabowo mengajukan gagasan dalam penyelesaian konflik Ukraina-Rusia, akan memperoleh respons negatif dari publik," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/6).


Menurutnya, kegagalan Prabowo mendamaikan konflik Ukraina-Rusia juga menjadi momentum bagi PDIP meraup berkah elektoral jelang Pemilu 2024.

"Ketika Prabowo gagal dalam proposalnya, tentu PDIP kecewa, sehingga ketus menyatakan apakah ini keputusan negara atau sebaliknya," kata Efriza.

"Lalu menyatakan proposal Prabowo merusak citra Indonesia di Luar Negeri," sambungnya.

Oleh sebab itu, pengamat Politik Citra Institute ini mengamati, sikap PDIP kentara terburu-buru dalam merespon kegagalan Prabowo.

"Bahkan lebih galak daripada oposisi, sebab PDIP telah menyatakan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah. Apalagi sebelumnya, Megawati selaku ketua umum PDIP sudah bicara keras terhadap kasus Perang Ukraina-Rusia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya