Berita

Mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6)/Ist

Politik

Sambangi DPR, Saut Situmorang Desak Koruptor Selain Johnny Plate Diungkap

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memantau kasus dugaan korupsi menara base transceiver station (BTS) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6).

Saut mengatakan tujuannya ke gedung wakil rakyat untuk meminta DPR RI mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi di Kominfo. Pasalnya, kasus BTS juga menyeret pihak lain.

“Saya (ke) Komisi III (DPR) intinya adalah soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Menyelesaikan siapapun yang berpotensi ikut-ikut di dalamnya,” tegas Saut.


Saut berharap, siapapun pihak lain selain Sekjen DPP Partai Nasdem yang terjerat kasus BTS harus diusut tuntas. Artinya, menjadi perhatian serius DPR RI selaku wakil rakyat.

“Jadi tanpa melihat latar belakakang apapun, apakah dia wiraswata, penyelenggara negara, penegak hukum atau siapapun, politik siapapun, itu harus equal di depan hukum,” tegasnya.

Saut mengaku pihaknya ingin melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait pengembangan kasus korupsi yang diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 8 triliun itu.

“Oleh sebab itu kita datang untuk berdialog. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR. Dalam hal ini dialog dengan kejaksaan seperti lanjutan dari kasus ini,” pungkasnya.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebarkan surat ke seluruh pimpinan DPR dan segenap anggota Komisi I DPR berisi tantangan agar mereka membuat pernyataan tidak menerima aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo.

Surat tersebut dikirim Ketua MAKI, Boyamin Saiman ke DPR melalui kesekjenan, Rabu (31/5) hari ini.

Lewat surat itu, MAKI menantang seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR menandatangani surat pernyataan tidak menerima dana proyek pengadaan BTS Kominfo.

"Surat pernyataan ini diperlukan untuk penguat bahwa pimpinan dan anggota Komisi I DPR tidak menerima manfaat dalam bentuk apapun dari proyek pengadaan BTS Kominfo," begitu isi petikan surat MAKI.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya