Berita

Mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6)/Ist

Politik

Sambangi DPR, Saut Situmorang Desak Koruptor Selain Johnny Plate Diungkap

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memantau kasus dugaan korupsi menara base transceiver station (BTS) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6).

Saut mengatakan tujuannya ke gedung wakil rakyat untuk meminta DPR RI mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi di Kominfo. Pasalnya, kasus BTS juga menyeret pihak lain.

“Saya (ke) Komisi III (DPR) intinya adalah soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Menyelesaikan siapapun yang berpotensi ikut-ikut di dalamnya,” tegas Saut.


Saut berharap, siapapun pihak lain selain Sekjen DPP Partai Nasdem yang terjerat kasus BTS harus diusut tuntas. Artinya, menjadi perhatian serius DPR RI selaku wakil rakyat.

“Jadi tanpa melihat latar belakakang apapun, apakah dia wiraswata, penyelenggara negara, penegak hukum atau siapapun, politik siapapun, itu harus equal di depan hukum,” tegasnya.

Saut mengaku pihaknya ingin melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait pengembangan kasus korupsi yang diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 8 triliun itu.

“Oleh sebab itu kita datang untuk berdialog. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR. Dalam hal ini dialog dengan kejaksaan seperti lanjutan dari kasus ini,” pungkasnya.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebarkan surat ke seluruh pimpinan DPR dan segenap anggota Komisi I DPR berisi tantangan agar mereka membuat pernyataan tidak menerima aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo.

Surat tersebut dikirim Ketua MAKI, Boyamin Saiman ke DPR melalui kesekjenan, Rabu (31/5) hari ini.

Lewat surat itu, MAKI menantang seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR menandatangani surat pernyataan tidak menerima dana proyek pengadaan BTS Kominfo.

"Surat pernyataan ini diperlukan untuk penguat bahwa pimpinan dan anggota Komisi I DPR tidak menerima manfaat dalam bentuk apapun dari proyek pengadaan BTS Kominfo," begitu isi petikan surat MAKI.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya