Berita

Mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6)/Ist

Politik

Sambangi DPR, Saut Situmorang Desak Koruptor Selain Johnny Plate Diungkap

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memantau kasus dugaan korupsi menara base transceiver station (BTS) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mantan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menyambangi Komisi III DPR RI pada sore tadi, Kamis (8/6).

Saut mengatakan tujuannya ke gedung wakil rakyat untuk meminta DPR RI mendesak pengusutan kasus dugaan korupsi di Kominfo. Pasalnya, kasus BTS juga menyeret pihak lain.

“Saya (ke) Komisi III (DPR) intinya adalah soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Menyelesaikan siapapun yang berpotensi ikut-ikut di dalamnya,” tegas Saut.


Saut berharap, siapapun pihak lain selain Sekjen DPP Partai Nasdem yang terjerat kasus BTS harus diusut tuntas. Artinya, menjadi perhatian serius DPR RI selaku wakil rakyat.

“Jadi tanpa melihat latar belakakang apapun, apakah dia wiraswata, penyelenggara negara, penegak hukum atau siapapun, politik siapapun, itu harus equal di depan hukum,” tegasnya.

Saut mengaku pihaknya ingin melakukan audiensi dengan Komisi III DPR RI terkait pengembangan kasus korupsi yang diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 8 triliun itu.

“Oleh sebab itu kita datang untuk berdialog. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR. Dalam hal ini dialog dengan kejaksaan seperti lanjutan dari kasus ini,” pungkasnya.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebarkan surat ke seluruh pimpinan DPR dan segenap anggota Komisi I DPR berisi tantangan agar mereka membuat pernyataan tidak menerima aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo.

Surat tersebut dikirim Ketua MAKI, Boyamin Saiman ke DPR melalui kesekjenan, Rabu (31/5) hari ini.

Lewat surat itu, MAKI menantang seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR menandatangani surat pernyataan tidak menerima dana proyek pengadaan BTS Kominfo.

"Surat pernyataan ini diperlukan untuk penguat bahwa pimpinan dan anggota Komisi I DPR tidak menerima manfaat dalam bentuk apapun dari proyek pengadaan BTS Kominfo," begitu isi petikan surat MAKI.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya