Putusan PK Moeldoko Tentukan Nasib Demokrasi Indonesia

Proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) menentukan nasib iklim demokrasi di Indonesia. Sebab, akan berdampak bukan hanya bagi Partai Demokrat tetapi juga demokrasi di Indonesia.

"Dan juga menentukan hidup dan matinya akan sehat dan hati nurani di negeri ini," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Dikatakan AHY, untuk mengawal sistem demokrasi agar berjalan di jalur yang benar, ia dan para kader Demokrat siap memantau perkembangan di MA terkait PK yang diajkukan Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat.

Menurut AHY, bila dilihat dari sisi logika hukum tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan. Sederhananya, tidak ada celah bagi PK Moeldoko dikabulkan oleh MA.

"Seharusnya tidak ada celah sedikit pun Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan ketua umum AHY bisa dikalahkan," kata AHY.

AHY berharap hakim MA dapat mempertimbangan aspek hukum sebelum memutus PK yang diajukan oleh mantan Panglima TNI itu.