Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto ketika menghadiri Shangri-La Dialogue di Singapura/Net
Proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang ditawarkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menuai diskusi publik lantaran dikabarkan ditolak.
Hal ini mengingat Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya. Bahkan dinilai lebih sebagai rencana Rusia, dibanding rencana Indonesia.
Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radityo Dharmaputra, menilai sikap Ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo sebagai hal yang wajar.
“Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal dan tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri,” kata Radityo dikutip dari akun Twitter-nya @RadityoDharmaP, Minggu (4/6).
Radityo pun membeberkan lima usulan yang ditawarkan Prabowo. Yakni gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Kemudian, Prabowo juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB. Terakhir, referendum di wilayah sengketa.
Terkait gencatan senjata, Radityo mengatakan hal itu hanya sekadar usulan. Sebab, tidak ada yang menjamin Rusia tidak akan menyerang.
“Sejak awal perang, sudah ada banyak upaya 'gencatan senjata', terutama oleh Turkiye. Tercatat sejak 28 Februari 2022 sudah ada belasan kali upaya tersebut. Hasilnya nihil,” ujarnya.
Kemudian terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ), Radityo menyebut sudah terlambat. Sebab, saat ini Ukraina berada di atas angin. Bahkan, dia mengingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang baru saja mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan serangan balik terhadap Rusia.
“Lantas mendadak disuruh berhenti dan mundur? Jelas tidak masuk akal bagi Ukraina. Bagi Rusia, yang sekarang terdesak juga dengan krisis di wilayahnya sendiri, usulan ini masuk akal,” terangnya.
Selain itu, Radityo mempertanyakan DMZ didasarkan pada posisi yang mana. Jika asumsinya serangan di Belgorod juga bagian dari serangan balik, maka sebagian akan berada di wilayah Rusia. Jika tidak, maka seluruh wilayah DMZ akan berada di wilayah Ukraina.
“Tentu Ukraina tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin negara agresor seperti Rusia dibiarkan menginvasi, lalu diberi hadiah bisa menguasai sebagian wilayah yang diambil? Selain berlawanan dengan prinsip integritas wilayah, juga malah menjadi insentif bagi negara 'kuat',” tuturnya.
Kemudian, dia menilai tawaran referendum di wilayah sengketa sebagai sesuatu yang sangat keliru. Pasalnya, dia menegaskan tidak ada wilayah sengketa dalam perang antara Rusia dengan Ukraina.
“Wilayah yang mana yang dimaksud oleh Prabowo? Kalaupun kita mau berargumen bahwa wilayah yang sedang diklaim dikuasai sebagai ‘wilayah sengketa’, bukankah kita sedang memberi hadiah pada agresor? Apakah kita sedang berargumen bahwa negara kuat boleh menginvasi, lalu nanti bisa referendum di sana?” tandas Radityo.
