Berita

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Perintah Surya Paloh Soal Bantuan Hukum untuk Johnny Plate

RABU, 17 MEI 2023 | 15:25 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Nasdem mempertimbangkan bantuan hukum bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Based Transceiver Station (BTS). Di Nasdem, Johnny Plate menjabat Sekretaris Jenderal Nasdem.

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut hal ini juga dilakukan saat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella tersandung kasus korupsi penerimaan suap sebesar Rp 200 juta.

"Seperti biasa ya, dulu Sekjen Pak Rio sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu kita akan bantu," kata Sahroni di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).


Namun soal keputusan membantu atau tidaknya, Sahroni belum berani mengungkapkan lantaran menunggu keputusan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Tunggu arahan, ketum (Surya Paloh) mungkin akan ngomong nanti, kita tunggu arahan beliau," kata Sahroni.

Kejaksaan Agung RI menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Based Transceiver Station (BTS).

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Plate juga langsung ditahan. Ia keluar gedung Kejagung dengan mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejagung dan langsung digiring ke dalam mobil tahanan.

Kasus yang menimpa Johnny sendiri merupakan dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya