Berita

Ekonom senior Ichsanudin Noorsy bersama mantan Ketua KPK RI Abraham Samad dalam sebuah acara podcast/Net

Politik

Ichsanuddin Noorsy Ragu Satgas TPPU Rp 349 T Bisa Objektif

SELASA, 16 MEI 2023 | 14:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk menelusuri dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diyakini tidak akan bisa bekerja objektif.

Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy menilai, Satgas ini sulit objektif lantaran turut melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu.

“Kenapa subjektif? Karena melibatkan Sri Mulyani. Padahal Rp 349 T itu mutasi debit kredit di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 2009 hingga 2023 bulan April, dan itu melibatkan ratusan transaksi yang statusnya mutasi debit,” tegas Ichsanuddin dalam sebuah podcast bersama mantan Ketua KPK RI Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Sepak Up, dikutip Selasa (16/5).


Menurutnya, Satgas TPPU 349 T akan objektif apabila Sri Mulyani dan jajaran tidak diikutsertakan. Dengan begitu akan tercermin dengan gamblang ke mana saja uang ratusan triliun itu menguap.

“Akhirnya ini menyangkut soal kinerja government revenue, kinerja tentang penerimaan negara,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya