Berita

Pelatihan Yayasan Jeera kepada warga binaan/Ist

Politik

GMNI Anggap Tudingan Monopoli Bisnis Penjara Terlalu Tendensius

JUMAT, 05 MEI 2023 | 20:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengomentari adanya isu miring yang menyebutkan adanya monopoli bisnis di Lapas yang dilakukan oleh seorang anak menteri.

Dugaan ini muncul pasca aktor Tio Pakusadewo menyampaikan adanya bisnis yang monopoli dalam penjara melalui potongan video. Kemudian, pernyataan Tio tersebut ditimpali oleh akun Twitter @PartaiSocmed yang menegaskan bahwa perusahaan yang dimaksud adalah Jeera Foundation.

Menurut Arjuna, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada bukti yang kuat, tidak bisa asal bicara. Terutama harus disertai pembuktian adanya konsentrasi pasar yang tinggi (penguasaan pasar), tingginya hambatan masuk pasar, hingga homogenitas produk/layanan yang menunjukan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel atau tidak. Semua ini harus memenuhi syarat.


“Sebuah usaha atau bisnis bisa disebut monopoli ada syaratnya, harus disertai pembuktian baik secara structural evidence (bukti struktural) maupun conduct evidence (bukti perilaku). Jadi tidak bisa asal nuduh,” kata Arjuna dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5).

Arjuna menyebutkan bisnis di wilayah Lapas seperti katering, koperasi dan pelatihan keterampilan sudah banyak yayasan yang sejak lama bergerak di bisnis tersebut. Bukan hanya Jeera Foundation. Jadi menurut Arjuna, kondisi tersebut tak bisa disebut sebagai monopoli. Untuk itu, publik perlu berhati-hati karena tuduhan tersebut sangat tendensius.

“Sudah banyak bisnis yang bergerak di Lapas, mulai dari katering, koperasi hingga pelatihan. Artinya pasarnya heterogen tidak bisa disebut monopoli. Kecuali hanya ada satu perusahaan beserta afiliasinya yang menghegemoni pasar tersebut. Ini heterogen. Tuduhan monopoli tendensius dan berbau politik," tambah Arjuna

Arjuna mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan hoax dan tuduhan yang bersifat personal. Tanpa berdasar bukti yang jelas isu tersebut berpotensi mendeskriditkan seseorang. Apalagi menurut Arjuna saat ini kita sedang memasuki tahun politik, kabar hoax seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.

“Kalau tuduhannya monopoli silakan dibuktikan. Kan ada syaratnya. Misalnya menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar. Jangan kita bermain hoax, bikin fitnah. Masyarakat harus jeli di tahun politik ini. Harus memverifikasi kebenaran kabar di media sosial”, tutup Arjuna.

Sebelumnya Raden Gusti selaku Pimpinan Jeera Foundation juga angkat bicara terkait isu yang beredar pasca aktor Tio Pakusadewo yang menyebut ada bisnis terselubung di dalam penjara yang melibatkan anak menteri. “Tidak ada monopoli bisnis yang dilakukan” katanya.

Dikatakan, tujuan awal Yayasan Jeera ini dibentuk untuk membina para narapidana supaya mereka itu bisa mengembangkan diri, skill, jati diri dan kemampuan  setelah mereka bebas.

“Saat itu Yamitema diundang salah organisasi kepemudaan yang bicara soal rencana melakukan pembinaan warga binaan, beliau merasa tergerak dengan semangat napi yang ingin hidup lebih baik setelah keluar nanti, tapi mereka tak punya skill sehingga bersepakat membentuk Yayasan Jeera ,” ujar Raden.

Pimpinan Jeera Foundation ini mengatakan sejak dibentuk tahun 2016 lalu, ada sekitar 500 warga binaan yang diberikan pelatihan di bidang keterampilan tas kulit, barista kopi, seni musik,barber, seni lukis, sampai membuat roti.

JEERA juga membina kerjasama dengan UNODC dan Parsons School of Design New York untuk mengembangkan design kerajinan kulit bagi para napi.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya