Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri/Net

Hukum

Kerja Konkret Firli Bahuri: Dalam 8 Hari, Puluhan Koruptor Berhasil Dilibas

SABTU, 15 APRIL 2023 | 19:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri secara konkret terus menunjukkan kinerja dalam memberantas korupsi.

Fakta itu setidaknya dibuktikan, dalam delapan hari terakhir berhasil tiga kali operasi tangkap tangan (OTT). Dari aksi senyap itu, puluhan orang berhasil diringkus, yakni penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Walikota Bandung Yana Mulyana.

KPK melakukan OTT Bupati Kepulauan Meranti Riau, Muhammad Adil, pada Kamis 6 April 2023. Sebanyak 28 orang berhasil diamankan, termasuk sang bupati. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.


Setelah memeriksa intensif dan ekspose, akhirnya ditetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Adil; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan meranti Fitria Nengsih; dan M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

OTT Kedua, KPK meringkus pejabat DJKA Kemenhub pada Rabu 12 April 2023. Penyidik antirasuah berhasil menciduk 25 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan, hanya 10 ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara, tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

Para tersangka terjerat tindak pidana korupsi suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

Dan OTT ketiga, Jumat 14 April 2023, KPK berhasil menangkap tangan Walikota Bandung Yana Mulyana bersama delapan orang lainnya.

Yana dan delapan orang lain yang merupakan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung itu diduga terlibat suap pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program smart city Kota Bandung.

Dari operasi senyap itu, KPK telah mengamankan bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah. Hingga kini kesembilan orang yang terjaring OTT itu masih diperiksa intensif.

"Sudah di ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK. Sembilan orang," kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Sabtu (15/4).

Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan, dia telah mengingatkan seluruh kepala daerah pada saat rapat koordinasi yang dihadiri 36 gubernur maupun penjabat (Pj) gubernur, serta 514 bupati dan wali kota, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

“Saya pernah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah, kalau korupsi pasti saya tangkap,” tegasnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT itu.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya