Berita

Menko Marves saat Rakor bersama KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan jajaran di kantor Kemenko Marves/Ist

Politik

Luhut Minta Harga Pembebasan Lahan Untuk Relokasi Lanud Soewondo Sesuai Audit BPKP

SELASA, 11 APRIL 2023 | 03:45 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Proses negosiasi pembebasan lahan dengan masyarakat yang terdampak relokasi Lanud Soewondo di Medan jadi salah satu fokus pemerintah saat ini.

Pembebasan lahan ini yang jadi bahasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dalam rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan di ruang rapat Kemenko Marves, Jakarta, Senin (10/4).

Luhut meminta pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. Mengingat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit untuk menentukan hasil terbaik sebagai acuan.


"Pegangan kita nanti dari hasil audit BPKP," kata Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi, Senin (10/4).

Setelah mendapatkan hasil audit, Luhut menyebut harga yang keluar nantinya akan menjadi dasar negosiasi dengan warga yang terdampak.

"Jadi nanti saat rapat final, kita sudah dapatkan ukuran harga untuk negosiasi dengan masyarakat berdasar kepatutan harga,” ujar Luhut.

Selain Marsekal Fadjar, rapat ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Sekjen Kemhan, Sekretaris Menteri BUMN, Kasum TNI, Dirjen Kuathan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Dirjen Perhubungan Udara Kemhub, Deputi Perekonomian Kemenko Perekonomian, dan Walikota Medan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya