Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Nama Baik Mahfud Jadi Taruhan Jika Isu Transaksi Liar Rp 349 Triliun Tidak Tuntas

MINGGU, 02 APRIL 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Nama baik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dipertaruhkan jika tidak dapat membuktikan dan menuntas temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Mahfud MD bisa tenggelam jika tidak dapat membuktikan apa yang diucapkannya selama ini soal transaksi janggal tersebut.

"Ini soal nama baik Mahfud, apabila apa yang disampaikan ternyata pada akhirnya tidak terbukti, maka nama baik Mahfud menjadi taruhannya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).


Karena kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, terlihat bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati justru santai menanggapi apa yang diungkapkan oleh Mahfud.

"Kalau santai kan artinya apa yang diungkap Mahfud bisa jadi tidak benar," pungkas Saiful.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya