Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin/Net
Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) kepada ASN, PNS dan tenaga honorer. Namun tidak semua honorer akan menikmati bonus ini seperti guru dan tenaga kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengaku kecewa dan menyayangkan sikap pemerintah ini.
"Pemberian hadiah lebaran ini menjadi tidak lengkap dan kurang sempurna karena tidak menyertakan para honorer Guru dan tenaga kesehatan", ujar Sultan melalui keterangan tertulis di Jakarta, pada Rabu (29/03).
Sultan melanjutkan, para guru, Nakes dan Penyuluh Pertanian, memiliki peran penting membantu pemerintah. Sehingga mereka yang bekerja tanpa jaminan pendapatan ini harus diapresiasi secara adil sama seperti para ASN lainnya.
"Jangan sampai ada anak bangsa yang sedang mengabdikan diri kepada negara merasa termarjinalkan oleh perlakuan pemerintah yang tidak sensitif secara sosial ekonomi," tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang cukup memadai saat ini, pemerintah bisa mengalokasi khusus dan menyentuh secara keseluruhan kepada para tenaga honorer.
Mantan aktivis KNPI itu membeberkan data BKN jumlah honorer terbanyak saat ini tercatat sebagai pendidik, yakni 738.794 orang dan dengan SPTJM mencapai 738.075 orang. Sementara Sektor kesehatan dengan tenaga honorer terdata per 22 Oktober sebanyak 208.358 orang dan dengan SPTJM sebanyak 205.299 orang.
"Kami sangat memahami suasana kebatinan para tenaga honorer yang saat ini masih terus memperjuangkan status kepegawaiannya. Kami harap semangat pengabdian para honorer tidak kemudian surut oleh karena kebijakan THR dan gaji ke-13 yang tidak merata," tandasnya.
