KPK Amankan Dokumen Pengaturan Fiktif Kuota Rokok

Dokumen terkait pengaturan fiktif kuota rokok ditemukan dan diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah selesai menggeledah kantor tersebut pada Selasa (28/3).

"Terkait bukti yang ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen pengaturan fiktif kuota rokok yang diduga disusun oleh pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali kepada wartawan, Rabu siang (29/3).

Dari dokumen tersebut kata Ali, tim penyidik akan segera melakukan penyitaan dan analisis untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

"Segera dilakukan penyitaan dan analisis untuk menjadi barang bukti dan juga akan dikonfirmasi pada para saksi dan juga tersangka," pungkas Ali.

KPK pada Senin (27/3) mengumumkan tengah melakukan penyidikan perkara tersebut. Modus perkara korupsi tersebut terkait dengan pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok yang diduga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif.

Sehingga, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dari sisi penerimaan cukai, kemudian pajak pertambahan nilai, dan juga pajak daerah dengan nilai mencapai Rp 250 miliar lebih.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Akan tetapi, identitas tersebut dan uraian lengkap perbuatan para tersangka akan dibeberkan kepada publik setelah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka.