Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Bogor Atang Tristanto saat rapat paripurna pembahasan LKPJ Pemkot Bogor/Ist
Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan capaian kinerja pemerintahannya saat rapat paripurna bersama DPRD Kota Bogor.
Bima menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat sangat jauh berbeda dari tahun 2021. Situasi pun semakin membaik karena penyebaran Covid-19 semakin mereda dan jumlah penderita terus berkurang serta kematian akibat Covid 19 semakin sedikit.
Dengan semangat untuk bangkit dari pandemi yang terjadi di 2 tahun terakhir, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencatatkan capaian progresif yang diantaranya, vaksinasi pertama Covid-19 bagi warga Kota Bogor telah mencapai 93,97 persen di sepanjang 2022, memperbaiki 5.291 RTLH, insentif bagi 3.000 guru ngaji, pembangunan Taman Manunggal dan taman-taman lingkungan untuk ruang olahraga dan ruang terbuka publik, menyelesaikan tahapan pembangunan interior Masjid Agung sehingga bisa digunakan oleh warga untuk beribadah dan lainnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan PAD Kota Bogor mencapai 98 persen dari target, sehingga Pendapatan Tahun 2022 mencapai sekitar Rp2,7 Triliun dan realisasi belanja sebesar 93 persen atau 1 persen lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021. Selain itu, Pemkot juga tetap berikhtiar untuk selalu berinovasi dalam pelayanan publik hingga meraih 34 penghargaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolresta, Pak Dandim, Ibu Kajari, pimpinan dan anggota DPRD, LPM, RT, RW, relawan, pemuda dan semua pihak, atas kolaborasi dan keberhasilan kita bersama dalam melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19 di Kota Bogor,†kata Bima dalam keterangan tertulis, Senin (27/3).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan selama sebulan ke depan akan membahas tuntas LKPJ yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya.
“Sesuai regulasi yang berlaku, LKPJ Walikota disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan DPRD diberikan waktu 1 bulan untuk melakukan pembahasan terkait LKPJ tersebut,†ujar Atang.
LKPJ Walikota akan dibahas melalui pembahasan awal di tingkat komisi sesuai dengan mitra kerja OPD terkait. Setelah itu, pembahasan secara komprehensif akan dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk.
Pembahasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan Pemerintah Kota Bogor tetap berada didalam koridor yang sudah ditetapkan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan janji kampanye Wali Kota.
