Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova/Net

Dunia

Penyelesaian Konflik Ukraina, Rusia: Cabut Saksi dan Tuntutan Hukum Putin

SENIN, 20 MARET 2023 | 09:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Proses penyelesaian konflik Ukraina diperkirakan akan semakin alot dengan diterbitkannya surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) baru-baru ini.

Anadolu Agency
menulis pada Minggu (19/3), bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova telah mengungkapkan kembali mengenai syarat-syarat penyelesaian konflik, antara lain Barat harus menghentikan pengiriman senjata untuk Kyiv, mencabut  sanksi terhadap Rusia, dan mencabut tuntutan hukum di pengadilan internasional.

"Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, perlu untuk berhenti memasok senjata dan mengirim tentara bayaran ke Ukraina," kata Zakharova di situs kementerian.


Ukraina juga harus kembali ke status netral, non-nuklir, non-blok, denazifikasi dan demiliterisasi. Semua ancaman yang berasal dari wilayahnya harus dihilangkan, dan hak-hak penduduk berbahasa Rusia harus dijamin, menurut Zakharova.

"Realitas teritorial baru harus diakui secara internasional. Pembatalan semua sanksi ilegal dan tuntutan hukum terhadap Rusia di pengadilan internasional harus menjadi bagian integral," tegas Zakharova.

Komentar Rusia muncul sehari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan ombudsman anak-anak negara itu Maria Lvova-Belova.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya