Berita

Tank Leopard II/Net

Dunia

Prancis: Larangan Ekspor Ulang Senjata Swiss Bahayakan Eropa

SELASA, 07 MARET 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Negara-negara Eropa mendorong Swiss untuk mencabut atau melonggarkan aturan yang melarang ekspor ulang senjata, lantaran pasokan senjata yang menipis.

Dorongan itu disampaikan oleh sejumlah duta besar di Bern. Mereka menilai pembatasan ekspor Swiss dapat membahayakan Eropa, khususnya di tengah perang Ukraina.

Duta Besar Prancis untuk Swiss, Frederic Journes misalnya telah meminta Bern melonggarkan pembatasan ekspor tank dan amunisi senjata agar bisa dikirim ke Ukraina.


“Jika Ukraina kalah perang, keamanan Eropa akan terancam. Memasok senjata untuk membela Ukraina dapat membantu melindungi kebebasan kita," kata Dubes Journes, seperti dikutip SwissInfo.

Journes mengatakan, pihaknya memahami prinsip netralitas yang dipegang oleh Swiss. Kendati begitu, saat ini pasokan senjata Eropa mulai menipis.

"Tidak ada yang meminta Swiss mengirimkan senjata langsung ke Ukraina. Kami memahami bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas. Ini tentang ekspor ulang senjata dan amunisi yang ada di stok mitra Eropa. Jika ini diblokir, menjadi masalah bagi Eropa," jelas Journes.

Seruan serupa juga telah disampaikan oleh Jerman lewat surat yang dikirim kepada Menteri Pertahanan Swiss Viola Amherd.

Duta Besar Belanda Hedda Samson juga menyampaikan seruan yang sama dengan mendorong otoritas Swiss untuk menjajaki semua kemungkinan dalam hal memberi dukungan ke Ukraina.

Saat ini, parlemen Swiss sendiri sedang mempertimbangkan rencana pelonggarannya larangan tersebut, dan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya