Berita

Tank Leopard II/Net

Dunia

Prancis: Larangan Ekspor Ulang Senjata Swiss Bahayakan Eropa

SELASA, 07 MARET 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Negara-negara Eropa mendorong Swiss untuk mencabut atau melonggarkan aturan yang melarang ekspor ulang senjata, lantaran pasokan senjata yang menipis.

Dorongan itu disampaikan oleh sejumlah duta besar di Bern. Mereka menilai pembatasan ekspor Swiss dapat membahayakan Eropa, khususnya di tengah perang Ukraina.

Duta Besar Prancis untuk Swiss, Frederic Journes misalnya telah meminta Bern melonggarkan pembatasan ekspor tank dan amunisi senjata agar bisa dikirim ke Ukraina.


“Jika Ukraina kalah perang, keamanan Eropa akan terancam. Memasok senjata untuk membela Ukraina dapat membantu melindungi kebebasan kita," kata Dubes Journes, seperti dikutip SwissInfo.

Journes mengatakan, pihaknya memahami prinsip netralitas yang dipegang oleh Swiss. Kendati begitu, saat ini pasokan senjata Eropa mulai menipis.

"Tidak ada yang meminta Swiss mengirimkan senjata langsung ke Ukraina. Kami memahami bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas. Ini tentang ekspor ulang senjata dan amunisi yang ada di stok mitra Eropa. Jika ini diblokir, menjadi masalah bagi Eropa," jelas Journes.

Seruan serupa juga telah disampaikan oleh Jerman lewat surat yang dikirim kepada Menteri Pertahanan Swiss Viola Amherd.

Duta Besar Belanda Hedda Samson juga menyampaikan seruan yang sama dengan mendorong otoritas Swiss untuk menjajaki semua kemungkinan dalam hal memberi dukungan ke Ukraina.

Saat ini, parlemen Swiss sendiri sedang mempertimbangkan rencana pelonggarannya larangan tersebut, dan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya