Berita

Tank Leopard II/Net

Dunia

Prancis: Larangan Ekspor Ulang Senjata Swiss Bahayakan Eropa

SELASA, 07 MARET 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Negara-negara Eropa mendorong Swiss untuk mencabut atau melonggarkan aturan yang melarang ekspor ulang senjata, lantaran pasokan senjata yang menipis.

Dorongan itu disampaikan oleh sejumlah duta besar di Bern. Mereka menilai pembatasan ekspor Swiss dapat membahayakan Eropa, khususnya di tengah perang Ukraina.

Duta Besar Prancis untuk Swiss, Frederic Journes misalnya telah meminta Bern melonggarkan pembatasan ekspor tank dan amunisi senjata agar bisa dikirim ke Ukraina.


“Jika Ukraina kalah perang, keamanan Eropa akan terancam. Memasok senjata untuk membela Ukraina dapat membantu melindungi kebebasan kita," kata Dubes Journes, seperti dikutip SwissInfo.

Journes mengatakan, pihaknya memahami prinsip netralitas yang dipegang oleh Swiss. Kendati begitu, saat ini pasokan senjata Eropa mulai menipis.

"Tidak ada yang meminta Swiss mengirimkan senjata langsung ke Ukraina. Kami memahami bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas. Ini tentang ekspor ulang senjata dan amunisi yang ada di stok mitra Eropa. Jika ini diblokir, menjadi masalah bagi Eropa," jelas Journes.

Seruan serupa juga telah disampaikan oleh Jerman lewat surat yang dikirim kepada Menteri Pertahanan Swiss Viola Amherd.

Duta Besar Belanda Hedda Samson juga menyampaikan seruan yang sama dengan mendorong otoritas Swiss untuk menjajaki semua kemungkinan dalam hal memberi dukungan ke Ukraina.

Saat ini, parlemen Swiss sendiri sedang mempertimbangkan rencana pelonggarannya larangan tersebut, dan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya