Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi/Ist

Politik

Subsidi Kurang Tepat, PPP: Pemilik Kendaraan Listrik Itu Orang Kaya

SELASA, 07 MARET 2023 | 16:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta dari pemerintah dinilai kurang tepat. Pasalnya, banyak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah, sehingga tidak mungkin untuk membeli kendaraan listrik.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menuturkan penggunaan kendaraan listrik mayoritas tertuju pada masyarakat kelas menengah ke atas.

“Ya subsidi itu kurang tepat, yang pemilik mobil listrik itu orang kaya,” kata Achmad Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat Whatsapp, Selasa (7/3).


Ketua DPP PPP ini menambahkan pemerintah harus menjelaskan secara rinci subsidi seperti apa yang diberikan pemerintah.

“Subsidi seperti apa yang dimaksud? Apakah seperti subsidi BBM hari ini?” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi PPP DPR RI ini mengatakan, jika pemerintah menggunakan APBN untuk menyokong subsidi kendaraan listrik. Dia khawatir APBN akan terbebani lebih dalam.

“Kalau kemudian ada subsidi mobil listrik, seperti di BBM, itu akan menyebabkan pembengkakan anggaran seperti yang dialami hari ini,” demikian Achmad Baidowi.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya