Terpidana suap dan gratifikasi, Mardani H. Maming/RMOL
Pembebanan uang pengganti terhadap Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming masih belum sesuai dengan tuntutan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ajukan upaya hukum banding.
Jurubicara bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Jaksa KPK, M. Fauji Rahmat telah menyatakan upaya hukum banding melalui Panmud Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Maming yang juga merupakan kader PDI Perjuangan itu pada hari ini, Kamis (16/2).
"Tim Jaksa menyatakan banding karena adanya beberapa poin pertimbangan Majelis Hakim yang belum memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, khususnya terkait besaran nilai uang pengganti yang telah dinikmati terdakwa tersebut," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (16/2).
Ali menjelaskan, pembebanan uang pengganti sebagaimana tuntutan tim Jaksa salah satunya bertujuan untuk memaksimalkan
asset recovery. Karena, tindakan Maming mengakibatkan dampak yang luar biasa, di antaranya mengakibatkan kerusakan lingkungan atas penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tanpa dilengkapi persyaratan yang sesuai dengan aturan.
"KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkan seluruh permohonan Tim Jaksa dan kembali memutus sesuai dengan amar surat tuntutan," pungkas Ali.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan, Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardani H. Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar Majelis Hakim pada Jumat (10/2).
Selain itu, Maming juga divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752. jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun," kata Majelis Hakim.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Maming dengan pidana penjara 10 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp 700 juta subsider delapan bulan kurungan. Selain itu, Maming juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 118.754.731.752 subsider lima tahun penjara.
