KONDISI Kementerian Komunikasi dan Informasi saat ini sedang mengalami gangguan atas kasua korupsi BTS (Base Transceiver Station). Beberapa pejabat tinggi telah diperiksa dan beberapa Direksi BUMN serta pengusaha ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, kerabat Menkominfo juga mulai diperiksa termasuk dipertimbangkannya Menteri Kominfo untuk diperiksa Kejaksaan Agung.
Selain itu isu terjadinya konsolidasi antara Kementerian dengan Bank-bank BUMN yang kabarnya mengarah pada tindak pidana korupsi juga perlu dikonfirmasi, benar-benar ada atau tidak. Karena jika benar-benar ada dugaannya, hal ini bisa menjadi pengembangan kasus yang lebih besar.
Kondisi Kominfo saat ini menjadi preseden buruk. Bukan saja secara internal Kementerian sendiri, akan tetapi juga berdampak pada Presiden Jokowi. Dampak ke Presiden Jokowi ini akan menambah beban Presiden, karena ada sebuah Kementerian yang sedang bermasalah.
Oleh karena itu, menurut kami, dalam situasi seperti ini, Menteri Kominfo perlu diperbarui. Meskipun Menterinya belum tentu terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Keputusan Presiden dalam memperbarui personel yang menjabat Menteri di Kementerian Kominfo ini sangat urgen, karena menyangkut 2 hal.
Pertama adalah terjadinya korupsi BTS yang mengganggu kinerja Kementerian dan membuat Presiden Jokowi juga terganggu.
Kedua dibutuhkan figur Menteri yang mampu menguasai digitalisasi rakyat. Di mana seperti arahan Presiden, digitalisasi harus dipraktikkan dalam segala lini demi kemajuan dan kemakmuran rakyat. Di sinilah Menteri perlu penguasaan, bukan saja dalam hal mengatur proyek-proyek di Kominfo.
Akan tetapi mampu merealisasi visi misi Presiden Jokowi dalam mewujudkan digitalisasi rakyat.
Digitalisasi rakyat ini, adalah bagaimana seluruh Rakyat Indonesia dapat berpartisipasi langsung dan mendapat sangat banyak manfaat.
Mudahnya rakyat terhubung langsung ke Pemerintah dan Presiden, maka kepentingan dan kebutuhab rakyat secara langsung dapat terakses. Baik menyangkut masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta masalah-masalah rakyat lainnya. Termasuk dalam hal permodalan rakyat.
Dengan adanya digitalisasi rakyat, program pembangunan yang menjadi visi dan misi Presiden akan lebih cepat, tepat dan terselesaikan secara sistematis. Hal ini karena keterlibatan rakyat langsung dalam proses pembangunan Pemerintah. Selain itu potensi konflik sosial juga dapat mudah diredam melalui pendekatan sosial yang humanis.
Dalam membentuk kerangka digitalisasi rakyat ini, Presiden membutuhkan Menteri yang menguasai bukan hanya dari aspek kemajuan teknologi saja. Akan tetapi mampu memahami arah pemikiran Presiden dalam mempercepat program pembangunannya sekaligus memberikan akses kemakmuran cepat dan secara langsung kepada seluruh lapisan rakyat.
Tentu harus Menteri yang mampu menempatkan kepentingan Rakyat dalam kepentingan Pemerintah dan Negara. Hal ini membuat Presiden beserta Pemerintahannya semakin dicintai Rakyat.
Penulis adalah Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
