Berita

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani/Net

Politik

Dunia Usaha Gantungkan Nasib pada Stabilitas Politik Nasional

SELASA, 24 JANUARI 2023 | 10:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepastian hukum dan stabilitas politik merupakan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun 2023.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di 2023 ketika stabilitas politik tetap terjaga.

"Perputaran ekonomi tambah besar dan belanja pemerintah maupun swasta akan tinggi di tahun 2023, dengan catatan pemerintah bisa menjaga stabilitas sosial maupun politik,” kata Ajib kepada wartawan, Selasa (24/1).


Dalam bidang ekonomi, dunia usaha akan mendapatkan keuntungan dari kestabilan sosial politik. Maka, ia pun mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan politik dan kepastian hukum di bidang investasi.

“Karena dari sisi dunia usaha itu tentunya sangat memperhatikan kepastian hukum dan stabilitas sosial maupun politik. Itu menjadi prasyarat mutlak bagaimana investasi bisa berkembang dan konsisten,” ujarnya.

Investor tentu akan berhati-hati dalam menanamkan uang mereka. Kesuksesan Presidensi G20 pun menjadi modal pemerintah Indonesia menarik investor dan mencapai target Rp 1400 T investasi.

“Presidency G20 itu menjadi modal untuk terus menumbuhkan kepercayaan investor bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang menarik untuk investasi," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya