Berita

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung Imam Bukhori/RMOLLampung

Nusantara

Bawaslu Segera Buka Rekrutmen PKD Pemilu 2024 untuk 2.640 Kelurahan di Lampung

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 23:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Bawaslu Provinsi Lampung akan segera membuka rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk Pemilu Serentak 2024 mendatang. Diperkirakan perekrutan dimulai pertengahan Januari hingga Februari 2023.

"Kemungkinan pertengahan Januari, tapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, sekarang ini masih berbentuk draft," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung Imam Bukhori dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (2/1).

Imam Bukhori melanjutkan, PKD yang dibutuhkan setiap desa atau kelurahan berjumlah satu orang dan total desa di Provinsi Lampung berjumlah 2.640 desa.


"Sehingga total PKD yang dibutuhkan di Lampung juga sama, sebanyak 2.640 orang," katanya.

Dia menjelaskan, dalam draft yang sudah ada, tidak ada petunjuk teknis untuk dilakukan tes CAT dan nantinya perekrutan PKD akan diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Menurutnya, tak ada persyaratan khusus yang berubah. Hanya saja, batas minimal usia yang sebelumnya 25 tahun kini menjadi 21 tahun.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi perekrutan di 126 kelurahan di Bandar Lampung.

"Silakan bagi warga Bandar Lampung yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, informasi dapat diakses di website atau media sosial Bawaslu," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya