Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Lakukan Reshuffle Karena Unsur Politis Semata

RABU, 28 DESEMBER 2022 | 11:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana reshuffle oleh Presiden Joko Widodo yang mencuat beberapa hari belakangan ini, diharapkan Partai Demokrat tidak sekadar bermuatan politis. Tapi lebih karena alasan kinerja.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi masih terlihat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki.

Hal tersebut, lanjut Herzaky, erat kaitannya dengan kinerja para menteri di sektor tertentu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.


"Maka (reshuffle) bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," ujar Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/12).

Herzaky mengatakan, seharusnya reshuffle yang hendak dilakukan Jokowi dapat dijadikan momen evaluasi kerja para menteri dalam memperbaki kerja pemerintahan ke depan.

Sehingga bagi Demokrat, disebutkan Herzaky, nantinya akan tampak aktualisasi yang dilakukan Jokowi terhadap reshuffle yang dilakukannya.

"Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presien Jokowi mau melakukan reshuffle, jika benar-benar terjadi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," demikian Herzaky.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya