Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Bambang Pacul Larang Kader Dukung Ganjar, Pengamat: Indikasi Kuat PDIP Tidak Usung Ganjar di Pilpres 2024

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 14:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Larangan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Pacul Wuryanto untuk seluruh kader PDI Perjuangan tidak memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat peluang orang nomor satu di Jateng maju dalam Pilpres 2024 sangat kecil.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, larangan yang dilontarkan Bambang Pacul tersebut merupakan sinyal kuat banteng tidak akan mengusung Ganjar pada Pemilu 2024 mendatang.

"Larangan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) kepada kader PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres menjadi indikasi kuat Gubernur Jawa Tengah itu tidak diusung partainya pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/12).


Pihaknya menambahkan Bambang Pacul nampaknya sudah mendapat informasi partainya tidak akan mengusung Ganjar. Karena itu, Bambang Pacul berani menyatakan hal itu ke publik melalui media.

Bahkan Jamiluddin meyakini pernyataan pria yang juga Ketua Komisi III DPR RI itu, menjadi indikasi kuat sudah mendapat restu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melarang kader PDIP mendukung Ganjar.

"Tanpa restu, Bambang Pacul tentu tidak berani menyampaikan hal tersebut mengingat PDIP masih sangat sentralistis,” katanya.

Menurutnya, semua keputusan strategis ada di tangan Megawati, termasuk terkait capres yang akan diusung. Karena itu, kalau ada kader PDIP yang berani bicara capres, apalagi melarang kadernya tidak mendukung Ganjar, maka patut diduga kuat itu bukan pesan murni Bambang Pacul.

"Bambang Pacul hanya meneruskan pesan dari yang punya kewenangan mutlak di PDIP, yaitu Megawati. Jadi, PDIP sudah semakin terang benderang tidak akan mengusung Ganjar.pada Pilpres 2024. Ganjar seharusnya dapat menangkap sinyal tersebut,” katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya