Berita

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Irit Biaya, PKB Setuju Usulan Megawati Nomor Urut Parpol Tidak Berubah

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 01:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Jelang penetapan peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12), Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar setuju dengan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal tidak perlu ada perubahan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpendapat, usulan Megawati soal penomoran partai tidak berubah dapat mengurangi biaya logistik partai. Apalagi, sampai saat ini PKB masih memiliki banyak alat peraga dengan nomor yang sama dengan Pemilu 2019.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini memastikan bahwa partai yang ada di DPR sudah bersepakat tidak perlu ada perubahan penomoran urut partai.


"Kemudian dimungkinkan akan ada tambahan partai baru. Kalau di DPR saja sudah sepakat, presiden pasti sepakat. DPR kan sepakat tidak berubah," demikian kata Cak Imin di hadapan wartawan di Komplek parlemen, Selasa (13/12).

Terkait dengan penolakan oleh partai baru, Cak Imin mengatakan bahwa nantinya akan diputuskan oleh paling banyak suara partai.

"Intinya demokrasi itu kemauan bareng-bareng. Saya kira, substansinya supaya irit logistik pemilu. barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang," jelas Cak Imin.

Dalam Perppu 1/2022 tentang Pemilu di pasal 179 partai peserta Pemilu yang saat ini di DPR diberi peluang tetap menggunakan nomor urut partai pada tahun 2019 silam. Meski demikian, Perppu juga mengamanahkan tentang ruang penentuan nomor urut melalui mekanisme pengundian.

Mekanisme penentuan itu nantinya menjadi otoritas KPU bersama partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu melalui pleno.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya