Berita

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Irit Biaya, PKB Setuju Usulan Megawati Nomor Urut Parpol Tidak Berubah

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 01:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Jelang penetapan peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12), Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar setuju dengan usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal tidak perlu ada perubahan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpendapat, usulan Megawati soal penomoran partai tidak berubah dapat mengurangi biaya logistik partai. Apalagi, sampai saat ini PKB masih memiliki banyak alat peraga dengan nomor yang sama dengan Pemilu 2019.

Politisi yang juga Wakil Ketua DPR RI ini memastikan bahwa partai yang ada di DPR sudah bersepakat tidak perlu ada perubahan penomoran urut partai.


"Kemudian dimungkinkan akan ada tambahan partai baru. Kalau di DPR saja sudah sepakat, presiden pasti sepakat. DPR kan sepakat tidak berubah," demikian kata Cak Imin di hadapan wartawan di Komplek parlemen, Selasa (13/12).

Terkait dengan penolakan oleh partai baru, Cak Imin mengatakan bahwa nantinya akan diputuskan oleh paling banyak suara partai.

"Intinya demokrasi itu kemauan bareng-bareng. Saya kira, substansinya supaya irit logistik pemilu. barang yang sudah terlanjur nomor lama dipakai ulang," jelas Cak Imin.

Dalam Perppu 1/2022 tentang Pemilu di pasal 179 partai peserta Pemilu yang saat ini di DPR diberi peluang tetap menggunakan nomor urut partai pada tahun 2019 silam. Meski demikian, Perppu juga mengamanahkan tentang ruang penentuan nomor urut melalui mekanisme pengundian.

Mekanisme penentuan itu nantinya menjadi otoritas KPU bersama partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu melalui pleno.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya