Bamsoet Gaungkan Lagi Wacana Tunda Pemilu, Syahrial Demokrat Ingatkan Sejarah Jatuhnya Soeharto

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kembali menyuarakan agar Pemilu 2024 ditunda dinilai sebagai upaya pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Sebab, pembatasan masa jabatan Presiden tegas diatur dalam konstitusi.

“Saya menduga, orang-orang yang selalu meniupkan ide soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah penumpang gelap reformasi. Tidak taat konstitusi dan haus kekuasaan,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/12).

Syahrial masih ingat, ketika presiden masih menjadi mandataris MPR pada 1998 silam, Ketua MPR Harmoko adalah yang paling getol mengompori supaya Soeharto kembali menjabat sebagai presiden. Atas dasar itu, ketika Bamsoet menyuarakan hal tersebut tak ubahnya seperti era orde baru Soeharto.

“Saya kira, pertanyaan Ketua MPR saat ini yaitu Pak Bambang Soesatyo dengan justifikasi hasil survei agak mirip dengan yang terjadi pada 1997-1998 menjelang kejatuhan Soeharto,” ungkapnya.

Terlebih, kata Syahrial, kala itu Ketua MPR Harmoko juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Partai yang saat ini juga menaungi Bambang Soesatyo.

“Tentu tidak ada kaitannya. Namun ada fakta kemiripan sejarahnya,” tuturnya.

Atas dasar itu, politikus Demokrat ini berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tergiur dengan iming-iming memperpanjang kekuasannya karena bertentangan dengan amanat reformasi 1998.

“Semoga Presiden Jokowi tidak terlena dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Bahwa ada catatan kelam sejarah godaan kekuasaan yang mencederai konstitusi dan demokrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Menurutnya, menjelang Pemilu 2024 kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas.

Apalagi, kata dia, proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. Bahkan belakangan ini bencana alam terjadi di mana-mana.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12).