Berita

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis/Net

Politik

Pakar Hukum Tata Negara Minta Mahfud Atasi Kasus Dugaan Pati Polri Bekingi Tambang Ilegal

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis angkat bicara soal kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira tinggi (pati) kepolisian.

Margarito menekankan peran Menkopolhukam Mahfud MD agar bisa bertindak sigap demi perbaikan institusi polri.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu yakin bahwa Mahfud MD mampu menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian.

"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," kata Margarito saat ditanya wartawan, Kamis (24/11).

Terkait pemerasan korban pada kasus penipuan jam tangan Richard Mille dan dugaan mafia tambang yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Margarito meminta Mahfud menunjukkan ketegasannya kepada publik, sebagaimana ketegasan dirinya pada kasus Ferdy Sambo.

"Pak Mahfud sebagai menteri membantu presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," paparnya.

"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu (pemerasan dan mafia tambang -red) kepada presiden dan meminta approval presiden. Dengan begitu, maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," tambahnya.

Perlunya atensi presiden lantaran terdapat juga, kasus dugaan pemerasan korban jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno belakangan memang disorot oleh publik.

Belum usai kasus pemerasan tersebut diusut tuntas, muncul di media sosial video seorang mafia tambang yang bernama Ismail Bolong. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong berkata bahwa ia menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

Menurut Margarito, kedua kasus ini sangat serius. Sebab pelanggaran hukum yang sudah terkuak ke permukaan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi polisi.

Ia berharap agar Mahfud MD segera melapor dan meminta atensi Presiden Jokowi serta meyakinkan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting.

"(Mahfud) harus laporkan detail kasus yang sudah dia tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita," kata mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini.

Bagaimanapun viralnya kasus ini di media sosial, menurut Margarito, Mahfud MD harus mendapat dukungan dan atensi Jokowi untuk menindak para oknum polisi tersebut.

"Saya berpendapat ini harus ada atensi dari Pak Presiden. Tentu saja sebagai pembantu (Menteri), Pak Mahfud berada di depan untuk mengimplementasikan sikap Presiden," ujarnya.

Bagi Margarito Kamis, tak mungkin kasus ini diacuhkan oleh pemerintah, sebab skandal ini sudah merebak kemana-mana.

"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih. Atau presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," pungkasnya.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

UPDATE

Kasus Korupsi PT Timah, Sandra Dewi Siap jadi Saksi Buat Suaminya di Depan Hakim

Rabu, 09 Oktober 2024 | 22:05

Banjir Rendam 37 Gampong dan Ratusan Hektare Sawah di Aceh Utara

Rabu, 09 Oktober 2024 | 22:00

Perkuat SDM, PDIP-STIPAN kembali Teken MoU Kerja Sama Bidang Pendidikan

Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:46

Soal Kementerian Haji, Gus Jazil: PKB Banyak Speknya!

Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:34

Pemerintah Harus Bangun Dialog Tripartit Bahas Kenaikan UMP 2025

Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:24

PWI Sumut Apresiasi Polisi Tangkap Pembakar Rumah Wartawan di Labuhanbatu

Rabu, 09 Oktober 2024 | 21:15

Kubu Masinton Pasaribu Berharap PTTUN Medan Tolak Gugatan KEDAN

Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:59

PKB Dapat Dua Kursi Menteri, Gus Jazil: Itu Haknya Pak Prabowo

Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:54

MUI Minta Tokoh Masyarakat dan Ulama Turun Tangan Berantas Judol

Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:43

Bertemu Presiden AIIB, Airlangga Minta Perluasan Dukungan Proyek Infrastruktur di Indonesia

Rabu, 09 Oktober 2024 | 20:22

Selengkapnya