Berita

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis/Net

Politik

Pakar Hukum Tata Negara Minta Mahfud Atasi Kasus Dugaan Pati Polri Bekingi Tambang Ilegal

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis angkat bicara soal kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira tinggi (pati) kepolisian.

Margarito menekankan peran Menkopolhukam Mahfud MD agar bisa bertindak sigap demi perbaikan institusi polri.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu yakin bahwa Mahfud MD mampu menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian.


"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," kata Margarito saat ditanya wartawan, Kamis (24/11).

Terkait pemerasan korban pada kasus penipuan jam tangan Richard Mille dan dugaan mafia tambang yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Margarito meminta Mahfud menunjukkan ketegasannya kepada publik, sebagaimana ketegasan dirinya pada kasus Ferdy Sambo.

"Pak Mahfud sebagai menteri membantu presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," paparnya.

"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu (pemerasan dan mafia tambang -red) kepada presiden dan meminta approval presiden. Dengan begitu, maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," tambahnya.

Perlunya atensi presiden lantaran terdapat juga, kasus dugaan pemerasan korban jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno belakangan memang disorot oleh publik.

Belum usai kasus pemerasan tersebut diusut tuntas, muncul di media sosial video seorang mafia tambang yang bernama Ismail Bolong. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong berkata bahwa ia menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

Menurut Margarito, kedua kasus ini sangat serius. Sebab pelanggaran hukum yang sudah terkuak ke permukaan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi polisi.

Ia berharap agar Mahfud MD segera melapor dan meminta atensi Presiden Jokowi serta meyakinkan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting.

"(Mahfud) harus laporkan detail kasus yang sudah dia tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita," kata mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini.

Bagaimanapun viralnya kasus ini di media sosial, menurut Margarito, Mahfud MD harus mendapat dukungan dan atensi Jokowi untuk menindak para oknum polisi tersebut.

"Saya berpendapat ini harus ada atensi dari Pak Presiden. Tentu saja sebagai pembantu (Menteri), Pak Mahfud berada di depan untuk mengimplementasikan sikap Presiden," ujarnya.

Bagi Margarito Kamis, tak mungkin kasus ini diacuhkan oleh pemerintah, sebab skandal ini sudah merebak kemana-mana.

"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih. Atau presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya