Soal Kepemimpinan Nasional, Ketum Muhammadiyah: Siapapun yang Terpilih, Harus Milik Rakyat

Pemilu 2024 diharapkan bukan hanya dimaknai sebagai kontestasi politik semata. Pascareformasi, Indonesia sudah harus bisa menempatkan diri dalam proses transformasi kebangsaan.

Untuk itu, siapapun yang nantinya menjadi calon presiden maupun wakil presiden ataupun calon anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, harus berpihak kepada kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Begitu kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam keterangannya, Kamis (17/11).

“Para calon ini harus memahami betul bahwa Indonesia bukan hanya soal kemenangan politik, tetapi nilai dan cita-cita kebangsaan yang telah diletakkan sejak awal oleh para pendiri bangsa ini,” pesan Haedar.  

Muhammadiyah, kata Haedar, akan menawarkan visi karakter bangsa, konsep Indonesia berkemajuan, dan dokumen Negara Pancasila Darul ‘Ahdi wa Syahadah sebagai perspektif bagi para calon.

Perspektif tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya disorientasi politik. Yaitu ingin meraih kekuasan tetapi lupa pada pondasi kehidupan berbangsa.

Untuk kepemimpinan Indonesia ke depan, Haedar menyebut pentingnya perpaduan antara kepemimpinan transformasional yang mengagendakan perubahan dengan kepemimpinan yang bersifat nilai, bukan berdasar kharisma semata.

“Siapapun yang terpilih nanti, setelah jadi presiden maupun jadi anggota legislatif, semua harus milik rakyat, itulah pemimpin yang berkeadilan sosial,” tegasnya.

Kepemimpinan berbasis primordialisme, jelas Haedar, hanya akan menghasilkan kepemimpinan perkauman, bukan kepemimpinan kenegarawan.