Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Net
Cara pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag) ditolak Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Sebab, rektor bukanlah jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menegaskan, mekanisme serupa pernah dipertanyakan semasa Menag Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014 lalu.
Sistem pemilihan rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, kata Ace, yaitu UIN, IAIN, dan STAIN menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68.
"Aturan ini pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (16/11).
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu tidak setuju proses pemilihan Rektor UIN dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Menteri Agama setelah melalui proses seleksi 3 besar. Pasalnya, pemilihan rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.
Ace juga heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Ia mempertanyakan mengapa proses wawancara itu tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kementerian Agama RI yang berlokasi di Jakarta.
Menurut Ace, lembaga pendidikan seperti kampus seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik. Bahkan Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.
"Kampus itu harus dijauhkan dari kepentingan politik. Pengelola kampus seperti rektor itu harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tahu kampus itu, ya orang kampus," terangnya.
"Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Gurubesar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta," pungkasnya.
