Berita

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono/Net

Nusantara

Anggarkan Rp 700 Miliar, Heru Bakal Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

SELASA, 08 NOVEMBER 2022 | 18:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir. Program ini sebelumnya sempat disetop era Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Heru Budi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung yang masuk masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.

"Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," singkatnya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).


Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu menambahkan rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di empat kelurahan tahun depan. Aman tetapi Heru tak mendetailkan lokasinya.

Namun Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Yusmada Faizal membocorkan empat kelurahan tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pekan lalu.

Berikut rinciannya:
1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare
2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare
3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare
4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.

Adapun target pembebasan lahan normalisasi tahun depan sebanyak 6,45 hektare. Yusmada menyebut normalisasi Kali Ciliwung dari arah Simatupang ke Manggarai seharusnya mencapai 19 kilometer.

Namun, Pemprov DKI dan Kementerian PUPR telah menyepakati normalisasi Kali Ciliwung di 7 kelurahan prioritas. Proses normalisasi akan dilanjutkan bertahap yang dimulai di empat dari tujuh kelurahan prioritas pada 2023.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya