Berita

Ilustrasi logo PKS/Ist

Politik

Soal Capres 2024, Ini Harapan PKS Jateng

SELASA, 01 NOVEMBER 2022 | 08:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski beberapa partai telah berkoalisi untuk menyambut Pilpres 2024 dan bahkan telah mengusung calon presiden, tapi tidak halnya dengan PKS Jateng. Untuk dinamika politik 2024 masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono, kepada awak media, Senin (31/10).

Menurut Agung, untuk sementara ini Fraksi PKS DPRD Jateng tidak akan masuk dalam ranah dinamika politik 2024, meski saat ini Ganjar Pranowo sudah masuk dalam bursa yang digadang-gadang banyak pihak.


”Soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (Capres) 2024 itu merupakan kewenangan Majelis Syuro,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Lebih lanjut Agung mengatakan, terkait dengan pendeklarasian dukungan Capres 2024 harus melalui tahapan. Di antaranya harus dibicarakan dan disepakati oleh seluruh kader PKS. Oleh sebab itu, kepastian soal deklarasi nantinya akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.

"Kami berpegang kepada kewenangan Majelis Syuro, meskipun Pak Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Semua diputuskan oleh Majelis Syuro. Yang diharapkan tentu saja, calon yang didukung oleh PKS nantinya dapat memenangkan pemilu presiden 2024," tambah Agung.

Selain membahas soal Pilpres 2024, Agung juga mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk bekerja maksimal dan menyelesaikan tugas-tugasnya memasuki tahun terakhir kepemimpinannya pada 2023.

Agung yang merupakan anggota Komisi C tersebut berharap kinerja gubernur bisa maksimal.

”Harapannya, 2022 serapannya baik. Gubernur juga harus memastikan pada 2023 sebagai tahun terakhir bekerja, harus memberikan performa terbaik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diembannya,” harapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya