Berita

Ilustrasi logo PKS/Ist

Politik

Soal Capres 2024, Ini Harapan PKS Jateng

SELASA, 01 NOVEMBER 2022 | 08:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski beberapa partai telah berkoalisi untuk menyambut Pilpres 2024 dan bahkan telah mengusung calon presiden, tapi tidak halnya dengan PKS Jateng. Untuk dinamika politik 2024 masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono, kepada awak media, Senin (31/10).

Menurut Agung, untuk sementara ini Fraksi PKS DPRD Jateng tidak akan masuk dalam ranah dinamika politik 2024, meski saat ini Ganjar Pranowo sudah masuk dalam bursa yang digadang-gadang banyak pihak.


”Soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (Capres) 2024 itu merupakan kewenangan Majelis Syuro,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Lebih lanjut Agung mengatakan, terkait dengan pendeklarasian dukungan Capres 2024 harus melalui tahapan. Di antaranya harus dibicarakan dan disepakati oleh seluruh kader PKS. Oleh sebab itu, kepastian soal deklarasi nantinya akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.

"Kami berpegang kepada kewenangan Majelis Syuro, meskipun Pak Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Semua diputuskan oleh Majelis Syuro. Yang diharapkan tentu saja, calon yang didukung oleh PKS nantinya dapat memenangkan pemilu presiden 2024," tambah Agung.

Selain membahas soal Pilpres 2024, Agung juga mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk bekerja maksimal dan menyelesaikan tugas-tugasnya memasuki tahun terakhir kepemimpinannya pada 2023.

Agung yang merupakan anggota Komisi C tersebut berharap kinerja gubernur bisa maksimal.

”Harapannya, 2022 serapannya baik. Gubernur juga harus memastikan pada 2023 sebagai tahun terakhir bekerja, harus memberikan performa terbaik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diembannya,” harapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya