Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, meyakini nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan turut disebut dalam pengusutan kasus dugaan penyimpangan kuota haji 2024. 

Namun demikian, ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Jokowi dalam perkara tersebut.

“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ujar Islah lewat akun X miliknya, dikutip, Minggu, 11 Januari 2026.


Islah mengungkapkan, dirinya akan membeberkan berbagai temuan dan analisis terkait kasus kuota haji dalam sebuah podcast pekan depan. Paparan tersebut, kata dia, merujuk pada dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.

“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” kata Islah.

Ia menegaskan, terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab secara terbuka, termasuk dugaan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan pihak swasta bernama Maktour dalam pengelolaan kuota haji.

“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?” ujarnya mempertanyakan.

Islah juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara kasus kuota haji dengan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mencuat beberapa waktu lalu.

“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Islah menyoroti dakwaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, yang disebut membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain. Namun, menurutnya, sosok yang diuntungkan tersebut belum pernah diungkap secara jelas ke publik.

“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus kuota haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?” tegasnya.

Islah memastikan akan membuka seluruh analisis dan temuannya secara terbuka kepada publik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan.

“Tunggu minggu depan, saya akan bicara. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” pungkas Islah.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya