Berita

Capres jagoan Nasdem, Anies Baswedan/Net

Politik

Jika PKS dan Demokrat Ngotot Ajukan Cawapres, Koalisi Bareng Nasdem Bisa Layu Sebelum Berkembang

RABU, 26 OKTOBER 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan atau Aher telah sama-sama dimunculkan partai masing-masing sebagai figur yang cocok mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai pengusungan keduanya justru akan berpotensi merusak koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi akan layu sebelum berkembang ke arah yang lebih baik.

Dia mengurai, ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi koalisi ini akan sulit menemukan titik temu. Pertama, Demokrat dan PKS sama-sama memiliki kepentingan agar kadernya diusung sebagai cawapres Anies.


Kepentingannya lebih kepada upaya kedua partai tersebut mendapatkan efek ekor jas atas pencalonan kadernya sebagai cawapres, seperti memudahkan melakukan kampanye pilpres dan pileg yang dilaksanakan secara serentak. Kedua, Demokrat atau PKS sama-sama sulit mengalah.

“Sebagai partai yang sudah berpuasa hampir 10 tahun (2 periode pemerintahan Jokowi), agenda yang lebih besar bisa saja tidak tercapai jika antara Demokrat dan PKS masih ngotot tawarkan kadernya sebagai cawapres,” ujar Arifki kepada wartawan, Rabu (25/10).

Nasdem, sambungnya, masih memiliki peluang untuk membuka koalisi dengan partai lain. Meskipun Anies tidak menjadi kader Nasdem, posisi Nasdem yang sudah mencapreskan Anies akan lebih mudah dibawa ke mana-mana untuk mencari wakilnya, bahkan lebih mudah merusak koalisi KIB atau menarik PKB dengan iming-iming cawapres Anies.

Elektabilitas Anies yang masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei, tentu lebih mudah bagi Nasdem mencari wakil Anies dari pada partai lain yang ingin menjadi cawapres Anies.

Namun, masih kata Arifki, PKS dan Demokrat harus melihat posisi cawapres Anies sebagai kepentingan yang lebih strategis dari pada kepentingan taktis. Dari dua nama yang muncul sebagai cawapres Anies dari koalisi partai, Aher dan AHY, nama Ketua Umum Demokrat tentu lebih diuntungkan secara posisi.

AHY adalah Ketua Umum partai dan masuk sebagai cawapres potensial versi berbagai lembaga survei. Jika tidak juga menghasilkan kesepakatan, pilihan yang bisa diambil PKS dan Demokrat adalah mencarikan Anies wakil dari latar belakang non-parpol.

“Jika AHY dan Aher bersaing tentu Ketua Umum Demokrat itu lebih baik, namun kesepakatan tersebut bisa mengarah kepada cawapres non-parpol jika kedua partai tidak menemukan titik sepakat. Di sini juga kita melihat sikap politik PKS dan Demokrat, berjiwa besar untuk mengalah dari berbagai kemungkinan, atau memaksakan diri agar kadernya dipilih sebagai cawapres Anies," demikian Arifki.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya